Berlari Mewujudkan Kalimantan Utara Berubah Maju Sejahtera
BIRO ADPIM – Sejak dilantik 15 Februari 2021, Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si berusaha memenuhi tuntutan pembangunan daerah ini.
Awal kepemimpinan ini, langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk memacu pembangunan daerah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan terbilang tidaklah mudah, sebab diadang pandemi COVID-19.
“Alhamdulillah berkat kerja keras dan kerja sama yang baik antar semua lini masyarakat, sehingga Kalimantan Utara bisa menekan COVID-19 dan kini berstatus endemi,” kata Gubernur.
Kalimantan Utara merupakan provinsi yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan pada 25 Oktober 2012. Provinsi ini masuk dalam daftar daerah tertinggal sehingga Pemerintah Daerah harus mampu menjawab tantangan itu melalui berbagai program pembangunan.
Sepuluh program prioritas Provinsi Kalimantan Utara dicanangkan dalam rangka Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada 2024 fokus pada sepuluh hal prioritas. Yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mentarang Induk dan Sungai Kayan; pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI); mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas.
Pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi pada tiap kabupaten/kota.
Prioritas selanjutnya adalah meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa, menata kota dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara, serta informasi teknologi.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota; pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif di setiap kabupaten/kota; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun.
Kemudian, pengadaan Balai latihan Kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial; pengelolaan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
Prioritas terakhir, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan dan kependidikan semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman, dan terpencil, serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Gubernur mengatakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk dalam program prioritas pembangunan Kalimantan Utara adalah Kawasan Industri Hijau (KIHI), yang akan menjadi kawasan Industri Hijau terbesar di dunia.
Kawasan yang berlokasi di Kabupaten Bulungan itu menjadi pilot project Green Industrial Park di Indonesia akan menghasilkan produk berupa Petrochemical, Electronic Aluminum, Steel, New Energy Battery, Industrial Silicon, Polycrystalline Silicon, Solar Panel.
Proyek Ini didukung dengan pembangunan PLTA Kayan dan Mentarang yang akan menyuplai energi ke kawasan industri sehingga energi yang digunakan adalah energi baru terbarukan.
Tantangan pembangunan yang dialami Kalimantan Utara salah satunya akses jalan yang belum merata, salah satunya akses Malinau-Krayan. Moda transportasi udara adalah pilih terbaik untuk menjangkau Krayan dibanding roda dua maupun roda empat.
“Tapi Alhamdulillah kemarin saya ke sana menggunakan transportasi darat (bermotor) dan sekarang sudah tembus, tetapi masih tahap konstruksi dan kita berharap dapat operasional pada 2024 ini,” ujarnya.
Guna menjamin semua pembangunan yang dilakukan tetap berjalan, Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, serta kerjasama dan sinergi stakeholder yang ada dan kabupaten/kota.
“Monitoring dan evaluasi ini kita lakukan di setiap daerah secara terjadwal, yang dipimpin langsung Kepala Daerah, karena pembangunan yang saya dan Wakil Gubernur usung adalah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota,” ujar Gubernur.
Beberapa program lain yang telah dilaksanakan seperti Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang untuk meringankan biaya transportasi dan logistik masyarakat ke perbatasan yang penganggarannya sebesar kurang lebih Rp15,5 miliar dari APBD.
Ada lagi Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Pro LanteraKU) yaitu Pelayanan Dokter spesialis yang bersifat sambut bola kepada masyarakat kawasan Perbatasan. Peningkatan Layanan Dokter terbang meliputi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Mata, Dokter Spesialis Kulit, Dokter Spesialis Anak yang dapat menghemat biaya masyarakat untuk berobat hingga Rp35.493.410.895 dalam tiga tahun pelaksanaannya.
Tentang pengembangan sektor pertanian, sangat didukung sepenuhnya, utamanya keterlibatan petani-petani milenial daerah. Karena itu bisa menjadi pembangkit semangat untuk tumbuh khususnya bidang pertanian. *
