BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., smengukuhkan Hj. Rahmawati Zainal, S.H., sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) Provinsi Kaltara periode 2025-2030, Selasa (25/3/2024).
Pengukuhan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan pengurus TP-PKK, pengurus Dekranasda, dan pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Kaltara.
Gubernur Zainal Paliwang menyampaikan ucapan selamat kepada Hj. Rahmawati Zainal dan seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.
“Saya optimistis, melalui pelantikan ini, seluruh pengurus mampu mengemban amanah dan tugas tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa momen pelantikan ini bukan hanya seremonial biasa, melainkan awal perjalanan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui TP-PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu.
Upaya ini tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan pangan.
“Saya sebagai pemimpin daerah, membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran pengurus TP-PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu, agar masyarakat dapat merasakan pemerataan pembangunan, khususnya pada seluruh aspek kebutuhan dasar tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Hj. Rahmawati Zainal dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin penting terkait tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Pertama, sebagai pengurus TP-PKK, pihaknya akan terus mengembangkan diri dan memiliki wawasan luas, mengingat peran strategis PKK dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
“Sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak sangatlah penting agar program yang kita jalankan berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Kedua, Dekranasda sebagai wadah bagi para perajin harus mampu meningkatkan daya saing produk berbasis kearifan lokal dengan inovasi, desain, dan kreativitas.
“Tantangan utama yang kita hadapi adalah meningkatkan kualitas dan varian produk serta memperluas akses pasar. Oleh karena itu, kita harus terus berkreasi dan berinovasi, menggali potensi daerah, dan mendorong produk lokal agar bisa bersaing di pasar nasional maupun global,” jelasnya.
Ketiga, peran Posyandu sangat krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), semua pihak memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan layanan kesehatan di Posyandu.
“Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal,” pungkasnya. BIRO ADPIM
