BIRO ADPIM – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong ALA, S.E., M.Si., menekankan perlunya gerakan masif untuk terus menurunkan prevalensi stunting atau tengkes.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka tengkes di Kaltara naik dari 17,4% pada 2023 menjadi 17,6% pada 2024.
Peningkatan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, terutama karena angka tertinggi tercatat pada kelompok usia 0-11 bulan, mencapai 26,9%.
Hal ini disampaikan Wagub Ingkong dalam rapat Penyusunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Tanjung Selor, Senin 4 Agustus 2025.
Menurutnya, tengkes bukan hanya isu kesehatan, melainkan masalah pembangunan jangka panjang yang sangat mempengaruhi kualitas generasi penerus.
Wagub juga memaparkan bahwa penanganan tengkes memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.
Ia mengingatkan bahwa intervensi pada anak yang sudah mengalami tengkes memiliki efektivitas yang sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 10%. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan harus lebih menekankan pada pencegahan kasus baru.
Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan prevalensi stunting turun hingga 15,1% pada 2025 dan 3,6% pada 2045, sejalan dengan target nasional.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kaltara komitmen menyelaraskan strategi dengan usulan perbaikan nasional.
Strategi ini meliputi penguatan komitmen dan kepemimpinan daerah dengan Wagub memimpin Ketua Pelaksana.
Selain itu, akan ada perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi masif tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Program dan anggaran juga akan dikonvergensikan untuk memastikan program penanganan tengkes terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selanjutnya, penguatan ketahanan pangan dan gizi akan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah dan distribusi pangan lokal bergizi.
Pemprov juga akan meningkatkan kapasitas pelaksana di daerah melalui bimbingan teknis berjenjang dari tingkat provinsi hingga desa, serta memanfaatkan sistem Web Aksi BANGDA untuk pemantauan dan evaluasi berbasis NIK.
“Tanpa sinergi dan kerja kolaboratif dari berbagai elemen, capaian dan langkah ke depan tidak mungkin dapat kita wujudkan secara optimal,” imbuhnya.
Melalui rapat ini, Wagub meminta seluruh tim tidak hanya sekadar menyusun struktur, tetapi juga menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi untuk merumuskan strategi yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. BIRO ADPIM
