BIRO ADPIM – Provinsi Kalimantan Utara mengikuti verifikasi lanjutan penilaian tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Terbaik 2025 yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si menyampaikan, Provinsi Kalimantan Utara pertama kali berpartisipasi dalam penilaian KKS tingkat provinsi.
“Saat ini, capaian ODF (open defecation free) provinsi telah mencapai 83 persen. Sebuah pencapaian penting dalam upaya menuju penilaian swasti saba, yakni penilaian yang diberikan Kementerian Kesehatan RI kepada daerah yang berhasil mencapai standar tertentu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujar Wagub.
Dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung mengikuti KKS di tahun 2025. Kabupaten Bulungan, telah lama konsisten sejak tahun 2009 mengikuti KKS dan tahun 2023 telah berhasil diverifikasi dengan Sembilan tatanan.
“Kabupaten Bulungan telah mencapai 93 persen desa ODF atau sebanyak 75 desa yang komunitas masyarakat tidak lagi membuang air besar sembarangan,” ujar Wagub Ingkong.
Kabupaten lainnya, Kabupaten Tana Tidung baru mengikuti penilaian pertama kali di tahun 2025 ini. Namun, capaian yang ditorehkan sangat membanggakan.
“Desa ODF di Kabupaten Tana Tidung mencapai 100 persen di tahun 2024. Kelembagaan KKS lengkap terbentuk mulai dari kabupaten hingga desa, disertai inovasi program kesehatan dan gizi. Upaya ini membuat penurunan stunting dari 11,5 persen di tahun 2022 menjadi 9,94 persen pada 2024,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pemprov Kaltara terus berkomitmen mendukung kabupaten/kota sehat melalui regulasi SE Gubernur Nomor 100.3.4/2890/DINKES/GUB Tahun 2023 tentang Percepatan Desa/Kelurahan SBS dan Akses Air Minum Aman, Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dan Dialog komitmen bersama “Stop Buang Air Besar Sembarangan” yang menghadirkan seluruh kepala daerah dan lintas sektor pada tahun 2024.
Wagub Ingkong berharap kegiatan verifikasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kabupaten/kota di Kaltara dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat.
“Saya berharap, hasil verifikasi ini dapat menjadi acuan bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas kesehatan di kabupaten/kota di Kalimantan Utara,” tutupnya. (BIROADPIM)
