BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan Tim Inspeksi Gabungan untuk memperkuat pengawasan standar ketenagakerjaan di sektor perikanan. Langkah strategis ini merupakan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan para nelayan, serta memajukan industri perikanan di wilayahnya.
Peresmian yang berlangsung pada Selasa, 9 September 2025, di Kota Tarakan menjadi tonggak penting dalam upaya provinsi untuk menciptakan kondisi kerja yang layak bagi ribuan nelayan.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menekankan pentingnya inisiatif ini bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber daya laut Kaltara memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menjadi pendorong utama dalam industri perikanan.
“Bersama-sama, kita dapat mentransformasi sektor perikanan Kaltara, yang mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan martabat, keselamatan, dan kesempatan bagi semua nelayan,” kata Zainal.
Sebagai provinsi dengan kekayaan laut melimpah, Kaltara menjadi rumah bagi lebih dari 16.400 nelayan dan 11.117 kapal penangkap ikan. Tim Inspeksi Gabungan ini dibentuk untuk memastikan hak dan kesejahteraan para pekerja, terutama mereka yang bekerja di atas kapal.
Tim interdisipliner ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/295/2025 dan beranggotakan pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.
Tugas utama Tim Inspeksi Gabungan ini adalah meningkatkan peraturan ketenagakerjaan; melakukan inspeksi bersama secara berkala; .meningkatkan koordinasi antara pengawas perikanan dan ketenagakerjaan; mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk pengawasan yang lebih efisien.
Peluncuran Tim Inspeksi Gabungan ini merupakan bagian dari Program Hak Kapal ke Pantai (Ship to Shore Rights) yang didukung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Uni Eropa (UE). Inisiatif ini juga sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan kolaborasi antarkementerian.
Diego Rei, Spesialis Pasar Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, menyatakan apresiasinya.
“Pembentukan Tim Pengawasan Bersama ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan ILO, 1947 (No. 81). Kami berharap inisiatif ini mendorong kolaborasi yang lebih erat dan mempercepat kemajuan menuju pekerjaan layak bagi semua, terutama di sektor perikanan,” ujarnya.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
“Melalui program ini, Uni Eropa bangga dapat mendukung upaya Indonesia untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi nelayan dan mendorong ekonomi biru yang lebih adil dan berkelanjutan,” kata Chaibi.
Setelah peresmian, Tim Inspeksi Gabungan ini dijadwalkan mengikuti pelatihan intensif mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pelabuhan Perikanan Tarakan. BIRO ADPIM
