BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., mengambil langkah progresif untuk mempercepat realisasi pembangunan Pabrik Minyak Goreng Kalimantan Utara (Minyak KU).
Dengan target rampung pada Agustus 2026, Gubernur memimpin rapat koordinasi (Rakor) di Tarakan bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, perwakilan kepala daerah (Bupati Nunukan, Wakil Bupati Malinau, dan Wakil Bupati Tana Tidung), serta pihak Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) dan dinas terkait.
Rapat difokuskan pada pemetaan kapasitas dan pengamanan rantai pasok minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku utama pabrik.
Rakor ini menghasilkan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan industri kelapa sawit di Kaltara. Pemetaan kemampuan penyediaan bahan baku dan pernyataan dukungan resmi dari PKS menjadi acuan penting bagi Dirjen Perkebunan.
Dukungan tersebut akan menjadi dasar bagi Kementan RI, melalui Dirjen Perkebunan, untuk memberikan bantuan pendanaan dan konsultasi teknis yang diperlukan, khususnya dalam program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat. Hal dianggao penting untuk memastikan keberlanjutan pasokan CPO berkualitas tinggi untuk Pabrik Minyak KU.
Proyek Minyak KU diproyeksikan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi minyak goreng domestik Kaltara, tetapi juga berpotensi menciptakan surplus untuk diekspor ke wilayah regional Kalimantan.
Dukungan konkret juga datang dari pemerintah kabupaten. Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Malinau menyatakan kesiapan mereka untuk memfasilitasi ketersediaan lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi pembangunan pabrik.
Lebih lanjut, Gubernur Zainal menekankan perlunya inisiatif untuk pembentukan forum atau asosiasi petani plasma di Kaltara. Harapannya, organisasi ini dapat meniru model sukses yang ada di daerah lain (seperti di Pekanbaru) guna memfasilitasi dan menyuarakan aspirasi petani plasma secara kolektif, sehingga mereka menjadi bagian integral dari rantai nilai proyek Minyak KU.
Kehadiran Plt. Dirjen Perkebunan Kementan RI, Dr. Abdul Roni Angkat, serta kepala daerah se-Kaltara dalam rakor pentingnya untuk kuatnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penguatan hilirisasi komoditas perkebunan di wilayah perbatasan Indonesia. BIRO ADPIM
