BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menanggapi pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD Kaltara dalam Sidang Paripurna ke-29, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (26/8/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan fraksi-fraksi sebagai mitra strategis pemerintah.
Gubernur Kaltara sependapat dengan masukan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pentingnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kami berkomitmen untuk mengelola PAD secara lebih efektif dan efisien, serta mendorong digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah,” tutur Gubernur.
Terkait dominasi belanja operasi, Pemprov Kaltara memastikan alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan, sambil tetap memenuhi belanja wajib (mandatory spending) sesuai amanat undang-undang, seperti belanja pendidikan 20 persen dan belanja infrastruktur 40 persen.
Gubernur juga menanggapi kekhawatiran Fraksi Partai Golkar terkait penurunan PAD sebesar 5,95 persen.
“Ini sebagai tantangan yang akan dijawab dengan inovasi, salah satunya dengan digitalisasi pajak daerah,” tuturnya.
Meskipun total belanja mengalami penurunan sebesar 5,39 persen, Gubernur menegaskan bahwa hal ini merupakan strategi konsolidasi dan penyesuaian yang bijaksana, bukan langkah mundur. Efisiensi ini diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, Gubernur Kaltara mengakui adanya penurunan signifikan pada penerimaan pembiayaan.
Ia menegaskan, Pemprov berkomitmen memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan APBD agar lebih berbasis kinerja dan akuntabel, tidak hanya bergantung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Pemerintah juga menyambut baik masukan Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat dan Fraksi PKB-Nasdem-PAN untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Ia menambahkan, setiap penyertaan modal pada BUMD akan melalui kajian kelayakan usaha yang transparan untuk memastikan dampak nyata bagi peningkatan PAD dan ekonomi masyarakat. BIRO ADPIM
